Siapapun bisa mendaftar menjadi pimpinan KPK, termasuk Irjen Karyot

Jumat, 10 Mei 2024 – 23:54 WIB

Jakarta – Istana menjelaskan ada beberapa nama calon pimpinan KPK yang dibahas. Banyak nama dapat didaftarkan dari sisi mana pun.

Baca juga:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akui ada pihak yang menolak kasus TPPU Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba

Mantan penyidik ​​KPK Yudi Purnomo mengatakan, sesuai undang-undang, siapa pun bisa mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Ia mengatakan, apa pun latar belakangnya, Anda bisa mendaftar menjadi calon ketua KPK, baik itu Polri, Kejaksaan, Akademisi, atau Profesional.

Kemudian Yudi menyoroti pemberitaan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyot yang juga masuk radar pendaftaran calon pimpinan KPK. Meski demikian, Yudi tak mau berspekulasi apakah Karyoto layak menjadi pimpinan KPK atau tidak.

Baca juga:

Pimpinan KPK mengatakan jaksa akan menghadirkan pengacara Febri Diansyah untuk sidang SYL

“Ya, kita lihat saja nanti. Daftar atau tidak (Irjen Karyoto). Siapapun bisa menjadi Pimpinan KPK sesuai syarat administrasi UU Nomor 19 Tahun 2019, kata Yudi Purnomo kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2024.

Irjen Polisi Kota Karyoto

Irjen Polisi Kota Karyoto

foto:

  • VIVA.co.id/Simbol perdamaian yang bermusuhan

Baca juga:

Mantan anak buah SYL mengatakan BPK minta uang untuk penerbitan IPAL ke Kementerian Pertanian, KPK yang minta

Yang terpenting, kata dia, calon ketua KPK yang terpilih pada 2024 harus jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Yudi mengatakan, calon pimpinan KPK harus memiliki rekam jejak dan integritas yang baik serta tidak boleh menimbulkan kontroversi selama memimpin lembaga antirasuah tersebut.

“Yang penting pimpinan KPK ke depan harus berintegritas, tidak boleh mempunyai masalah etik di masa lalu, dan tidak boleh menjadi sumber masalah bagi KPK di kemudian hari,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yudi menegaskan panitia seleksi calon pimpinan KPK (Pansel Capim) 2024 pasti akan menjadi sorotan publik. Sebab, kata dia, harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan juga ditentukan oleh pengurus utama KPK. Menurut dia, jangan sampai proses seleksi Capim KPK terulang seperti pilihan Firli Bahuri dan rekan-rekan KPK pada periode itu.

“Kita tahu, panitia seleksi sebelumnya yang menyeleksi Firli dan kawan-kawan berakhir dengan seleksi 10 dan 5 yang diseleksi oleh DĽR, sehingga justru menimbulkan masalah bagi KPK. “Bukannya menjadi solusi bagi bangsa, justru menjadi masalah,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini perlu dicermati baik-baik nama-nama Kapim Pansel KPK. Misalnya, jika Pimpinan KPK mempunyai reputasi, integritas, dan rekam jejak yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah atau kontroversi, maka harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan jelas terlihat cerah.

“Tapi kalau melihat nama-nama yang berintegritas, orang-orang yang punya rekam jejak buruk, bahkan yang pemberantasan korupsi, maka saya kira semuanya sudah selesai. Karena panel yang buruk pasti tidak akan membawa kepemimpinan KPK yang baik, jelasnya.

Menurutnya, jika KPU KPK dinilai orang baik, tentu masyarakat akan mendaftar, termasuk akademisi, pejabat negara, dan sejenisnya. Namun, jika Capim Pansel KPK tidak memiliki integritas, dikhawatirkan masyarakat tidak mau mendaftar.

“Karena nanti ada kecurigaan, sudah ada yang terpilih, sudah ada calon. Jadi calon-calon pimpinan KPK harus mempunyai hasil yang baik, mau mendengarkan masyarakat, sehingga kita berharap masyarakat bersemangat untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk memajukan KPK, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberantas korupsi menurut KPK. Namun jika ternyata panitia seleksi mendapat tentangan dari masyarakat, tentu harapan pemberantasan korupsi akan berkurang drastis, ujarnya.

Selain itu, Yudi juga mengingatkan panitia seleksi Capim KPK untuk berkaca pada proses-proses yang terjadi pada periode Firli Bahuri dan kawan-kawan. Yudi mengatakan, pimpinan KPK harus cermat dan cerdas dalam melihat nama-nama calon pimpinan KPK yang mendaftar. Bahkan, tak segan-segan mendiskualifikasi jika ada nama yang diketahui punya rekam jejak buruk.

“Yang terpenting panel ini harus benar-benar mencerminkan masa lalu. “Ada beberapa permasalahan yang ada pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), entah itu etik atau bahkan kontroversi, abaikan saja,” kata Yudi.

Sisi lain

Oleh karena itu, Yudi menegaskan panitia seleksi calon pimpinan KPK (Pansel Capim) 2024 pasti akan menjadi sorotan publik. Sebab, kata dia, harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan juga ditentukan oleh pengurus utama KPK. Menurut dia, jangan sampai proses seleksi Capim KPK terulang seperti Firli Bahuri dan rekan-rekan KPK pada periode tersebut.

Sisi lain



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *