Sedangkan di tempat lain, peraturan Kementerian bersifat fleksibel



Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui pasti apakah DPR merevisi UU Menteri tersebut atau tidak untuk memenuhi rencana presiden terpilih tersebut.

“Di satu sisi UU kementerian bersifat restriktif, sedangkan 5 tahun ke depan kepemimpinannya akan menghadapi tantangan dan kebijakan yang berbeda. Jadi apakah nomenklaturnya diubah, ditambah atau diganti, saya belum tahu,” kata Muzani. , di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (12/5).



Wakil Ketua MPR RI juga mengatakan, hingga saat ini yang menjadi permasalahan adalah nomenklatur pemerintahan selalu berbeda dan tantangan program juga berbeda.

“Saya kira hampir di setiap pemerintahan, sebelumnya dari Ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau perubahan, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan dan apakah ada perubahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya belum tahu. ,” dia berkata.

Menurut kementerian, undang-undang tersebut fleksibel di setiap pemerintahan, tidak terpaku pada nomenklatur.

“Karena setiap presiden punya permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda. Ujungnya, UU Menteri itu fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” jelasnya.

Soal apakah DPR akan mendorong revisi UU Menteri, Muzani menilai ada kemungkinan ke arah itu menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Revisi sangat mungkin terjadi,” tutupnya.artikel dengan logo berita rmol

Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *