Apa saja SSBOPT, BKT, UKT dan IPI yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024?

TEMPO.CO, Jakarta – Diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengacu pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT) pada perguruan tinggi negeri atau PTN di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Aturan baru ini menggantikan aturan sebelumnya yakni Permendikbud No 25 Tahun 2020. Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 mengatur batasan maksimal biaya pendidikan di seluruh PTN. Peraturan ini menjelaskan tarif SSBOPT, Uang Kuliah Satu Kali atau BKT, Uang Kuliah Satu Kali atau UKTdan Biaya Pengembangan Institusi atau IPI.

Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)

Tarif SSBOPT ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan mempertimbangkan standar hasil PTN, jenis program studi, dan indeks biaya daerah. Sementara aturan turunan mengenai besaran SSBOPT diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024.

Komponen SSBOPT terdiri dari biaya langsung yaitu biaya operasional penyelenggaraan program studi, dan biaya tidak langsung yaitu biaya operasional pengelolaan institusi. SSBOPT tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Kementerian untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tarif PTN dan BKT masing-masing program studi.

Biaya kuliah satu kali (BKT)

BKT menjadi dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pimpinan PTN masing-masing program studi. Pimpinan PTN dapat menetapkan tambahan tarif UKT dengan nilai nominal tertentu paling banyak sama dengan besaran BKT yang ditentukan untuk masing-masing program studi.

Namun PTN dapat menetapkan tarif BKT paling banyak sebesar dua kali lipat tarif BKT bagi mahasiswa pascasarjana atau sarjana yang diterima berdasarkan kelas internasional, kerja sama, seleksi mandiri, pengakuan pendidikan sebelumnya, dan merupakan warga negara asing. PTN menentukan besaran BKT dengan membagi tarif SSBOPT dua.

Biaya kuliah satu kali (UKT)

Periklanan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris menjelaskan, perguruan tinggi wajib menyediakan tarif UKT Kelompok 1 sebesar Rp500 ribu dan UKT Kelompok 2 tarif Rp1 juta. per semester. Ini adalah akomodasi bagi siswa yang kurang mampu.

Selain itu, penetapan UKT merupakan hak prerogratif pimpinan universitas. Oleh karena itu UKT hanya berlaku di setiap universitas. Ketentuan yang berlaku secara nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kewajiban pemberian kelompok tarif UKT untuk kelompok 1 dan 2. Selebihnya merupakan kebijakan masing-masing PTN dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN-BH.

Dalam proses penetapan UKT, kata Haris, PTN-BH harus berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan perguruan tinggi lain seperti PTN-BH harus mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Biaya Pengembangan Institusi (IPI)

IPI merupakan biaya tambahan non UKT yang harus dibayar mahasiswa baru di beberapa PTN di Indonesia yang menerapkannya. Besaran IPI berbeda-beda tiap PTN dan program studi. Tarif IPI ditetapkan paling banyak empat kali lipat dari besaran BKT yang ditetapkan untuk setiap program studi.

Untuk menentukan nominal IPI, PTN BH harus berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan perguruan tinggi lain seperti PTN BH harus mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, PTN dilarang melakukan pembayaran penuh IPI sebagai syarat pendaftaran ulang dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Ketua BEM KM UGM: 65 persen prodi di UGM mencatatkan peningkatan UKT



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *